contoh daftar riwayat hidup

•Maret 5, 2010 • Tinggalkan sebuah Komentar

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama
Jenis kelamin
Tempat, tanggal lahir
Kewarganegaraan
Status perkawinan
Tinggi, berat badan
Kesehatan
Agama
Alamat lengkap
Telepon, HP
E-mail
: Florentina Putri
: Perempuan
: Probolinggo, 5 Agustus 1979
: Indonesia
: Menikah
: 165 cm, 53 kg
: Sangat Baik
: Islam
: Perum Bojong Depok Baru 1, Blok ZT No.3, Cibinong 16913
: 021 – 87903802, HP = 0817 9854 203
: putri.flo@gmail.com

Pendidikan

» Formal

1985 – 1991
1991 – 1994
1994 – 1997
1997 – 2001
: SD Gajahmada, Probolinggo
: SMP Negeri 1, Probolinggo
: SMU Negeri 1, Probolinggo
: Program Sarjana (S-1) Akuntansi Universitas Pancasila, Jakarta

» Non Formal

1998 – 1999
1999 – 2002
2004 – 2004
: Kursus Komputer dan Internet di Puskom Gilland Ganesha, Jakarta
: Kursus Bahasa Inggris di LBA Gilland Ganesha, Jakarta
: Kursus Pajak (Brevet A & B) di FAIUP, Jakarta

Kemampuan

  1. Kemampuan Akuntansi dan Administrasi (Journal Printing & Calculation, Ledger, Petty Cash Payroll & Calculation, Inventory Controls, Project Data Updating, Teller, Salary Caldulation).
  2. Sistem Perpajakan.
  3. Kemampuan Komputer (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Outlook).
  4. Kemampuan Internet.

Pengalaman Kerja

Bekerja di PT. Flamboyan Bumi Singo, Cibinong
Periode
Status
Posisi
: Agustus 2001 – September 2009
: Pegawai Tetap
: Staf Akuntansi dan Perpajakan
Uraian singkat pekerjaan :

  • Mengontrol persediaan dan pembelian peralatan kantor.
  • Turut membantu pembuatan laporan keuangan perusahaan
  • Mengatur jadwal pertemuan bisnis, pertemuan internal, dan perjalanan bisnis.
  • Melakukan surat-menyurat bisnis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris (via internet maupun non internet).
  • Melakukan perhitungan pajak perusahaan.
  • Menerbitkan dan menerima faktur dari pemasok.
  • Turut membantu pelatihan pegawai baru.

Cibinong, 10 September 2009

Florentina Putri

Soal cpns-pengetahuan

•Februari 14, 2010 • 2 Komentar

PENGETAHUAN UMUM

Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Undang‐undang pemerintah daerah yang pertama berlaku di Indonesia setelah zaman

kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah:

A. UU No. 1 tahun 1945

B. UU No. 2 tahun 1945

C. UU No. 3 tahun 1945

D. UU No. 4 tahun 1945

E. UU No. 5 tahun 1945

2. Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang

dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte Calvinisme, yang berarti bahwa:

A. Agama satu‐satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat

B. Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga

C. Agama dapat mempengaruhi perilaku orang

D. Manusia berhasrat menguasai alam

E. Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada

3. Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti:

1. Hibah

2. Pembayaran bungan uang

3. Pajak perdagangan internasional

4. Bagian pemerintah atas laba BUMN

Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ………

A. 1, 2, 3, dan 4

B. 1, 3, dan 4

C. 1, 2, dan 3

D. 2, 3 dan 4

E. 1 dan 2

4. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh:

A. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI

B. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI

C. Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI

D. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI

E. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI

5. Negara‐negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri

yang bercirikan:

A. Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy

B. Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention

C. Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention

D. Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right

E. Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance

2

Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan

petunjuk di bawah ini:

A. Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar.

B. Jika jawaban 1 dan 3 benar

C. Jika jawaban 2 dan 4 benar

D. Jika jawaban hanya 4 yang benar

E. Jika jawaban semuanya benar

6. Prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah:

1. Pemerintah berdasar atas hukum

2. Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative

3. Prinsip multi partai

4. Sistem pemerintahan parlementer

7. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya:

1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota

2. Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau

Kota

3. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya

4. Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat

8. Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara‐negara di dunia dibagi

berdasarkan wilayah untuk mendukung perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu

Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok:

1. APEC

2. NAFTA

3. AFTA

4. MEE

9. Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat

memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk:

1. Pembatalan pengangkatan pejabat

2. Penangguhan gaji tunjangan pejabat public

3. Penangguhan berlakunya Perda

4. Pengurangan dana alokasi khusus

10. Sikap chauvinistic bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila :

1. Kelima

2. Kedua

3. Keempat

4. Ketiga

3

11. Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato yang

diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol),

yang intinya adalah:

1. UUD 1945

2. Sosialisme Indonesia

3. Demokrasi Terpimpin

4. Ekonomi Terpimpin

12. Ciri‐ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah:

1. Penjamin atas hak milik perseorangan

2. Pemberian kebebasan penuh

3. Persaingan bebas

4. Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi

13.. Yang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah:

1. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan

2. Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis

3. Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

4. Menumbuhkan investor menanamkan modalnya

14. Sejak Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Kurs, yang sebelumnya “mengikat” di era

pemerintahan Soeharto, kini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup

signifikan terhadap pembangunan nasional.. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia

adalah ……

1. Sistem ekonomi terpimpin

2. Sistem ekonomi pasar

3. Sistem mata uang jangkar

4. Sistem Kurs mengambang

15. Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …

1. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat

2. Mr. Mohammad Yamin

3. Drs. Mohammad Hatta

4. Ir. Soekarno

16. Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat

perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali:

1. Keadaan geografis yang berbeda

2. Agama yang berbeda

3. Latar belakang sejarah yang berbeda

4. Sistem kepercayaan yang berbeda

17. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki

dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

1. Cinta tanah air dan bangsa

2. Demokrasi atau kedaulatan rakyat

3. Masyarakat adil dan makmur

4. Kesetiakawanan social

4

Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan

petunjuk di bawah ini:

A. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan

hubungan sebab akibat

B. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan

hubungan sebab akibat

C. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah

D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar

E. Jika pernyataan pertama dan kedua salah

18. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat

dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua.

SEBAB

Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan

kepentingan daerah.

19. Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan

hukum

SEBAB

Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin

dibatasi

20. Produk Domestik Bruto (PDB) di negara‐negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari

pada Produk Nasional Brutonya (PNB)

SEBAB

Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap

industri/produksi.

21. Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan

kemerdekaan Indonesia

SEBAB

Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda

22. Hak asasi manusia ialah hak‐hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang

bersifat lahiriah maupun rohaniah.

SEBAB

Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara

23. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

SEBAB

POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian..

24. Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme

SEBAB

Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek

dan bukan sebagai subyek dalam pergolakan politik internasional

5

25. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan

konflik yang bersifat vertikal

SEBAB

Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu‐isu yang sensitif yang

dapat menimbulkan konflik SARA

26. Kekuasaan presiden tidak terbatas

SEBAB

Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala

Pemerintahan dan Kepala Negara

27. Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah

dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

SEBAB

Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan

rehabilitasi

28. Manajemen Kepegawaian menurut UU No.. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian

SEBAB

Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah

29. Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kualalumpur, Negara‐negara di kawasan ASEAN

menyatakan bahwa wilayahnya merupakan Zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan

tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu.

SEBAB

Negara‐negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun.

30. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur

pengeluaran pemerintah

SEBAB

Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum

bank‐bank komersial

31. Penjelasan Undang‐Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis,

berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis

SEBAB

Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber

hukum yang berlaku di Indonesia

32. Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem

sentralisasi

SEBAB

Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia

6

33. Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun

pengelompokan tugas.

SEBAB

Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan,

mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat.

34. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan

melakukan spesialisasi

SEBAB

Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam

komoditi

35.. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun.

SEBAB

Pasal 281 ayat (1) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun.

36. Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah

sistem kurs mengambang terkendali

SEBAB

Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang

sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing.

37. Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara

SEBAB

Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong

38. Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana

SEBAB

Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas

39. Di sejumlah daerah terjadi kasus pilkada yang menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan

masyarakat dalam berdemokrasi belum matang.

SEBAB

Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai

akibat sistem pendidikan nasional yang tidak berbasis kompetensi

Hello world!

•Februari 13, 2010 • 1 Komentar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.